RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
RAHASIA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Presiden Republik Indonesia
Menimbang:
a. Bahwa untuk terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka dianggap perlu untuk mewujudkan secara hukum adanya kerahasiaan negara sebagai sarana untuk memantapkan terciptanya kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang aman dan tentram dalam mencapai tujuannya;
b. Bahwa belum adanya aturan yang mengatur kerahasiaan negara maka perlu diadakan aturan yang mengatur secara hukum tentang kerahasiaan negara; c. bahwa aturan hukum tentang kerahasiaan negara perlu diwujudkan dalam bentuk undang-undang;
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 (1), dan Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
Undang-undang Tentang Rahasia Negara Republik Indonesia.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama Pengertian
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
a. Rahasia Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rahasia Negara adalah bahan keterangan dan benda-benda yang berkaitan dengan keselamatan negara yang tidak dapat atau tidak boleh diketahui, dimiliki dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
b. Keselamatan Negara adalah tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesinambungan nasional serta keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.
c. Benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh seseorang yang berupa barang yang dapat berpindah atau dipindahkan yang disebut kebendaan bergerak dan berupa barang yang tidak dapat berpindah atau dipindahkan yaitu disebut kebendaan tidak bergerak.
d. Telekomunikasi adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi, baik penerimaan maupun pengiriman pesan atau berita antara dua pihak atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan atau berita dapat dipahami sebagai hubungan atau kontak;
e. Mesin sandi adalah mesin yang dibuat sebagai sarana pengaman komunikasi Rahasia dengan perhitungan secara matematis dengan menggunakan alogaritma.
Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan
Pasal 2
Rahasia Negara berfungsi melancarkan pelaksanaan tugas bagi setiap instansi dalam rangka keselamatan negara.
Pasal 3
Penetapan Rahasia Negara bertujuan sebagai upaya pencegahan terhadap kebocoran Rahasia Negara dalam rangka menjamin keselamatan negara.
Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasal 4
Rahasia Negara adalah milik dan tanggung jawab bangsa Indonesia
Pasal 5
Rahasia Negara ditentukan dan diselenggarakan oleh Aparat Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia yang bertugas di Lembaga-lembaga Negara, Lembaga Pemerintah baik Departemen, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan-badan lain yang tunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 6
Rahasia Negara bertempat dan berkedudukan di wilayah hukum dan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.
BAB II
BENTUK DAN KLARIFIKASI RAHASIA NEGARA
Bagian Pertama
Bentuk Rahasia Negara
Pasal 7
Bahan keterangan yang merupakan Rahasia Negara terdapat dalam bentuk dan wujud yang berupa kebendaan ataupun bukan kebendaan.
Pasal 8
Rahasia Negara mempunyai klarifikasi Sangat Rahasia dan Rahasia.
Pasal 9
Rahasia Negara yang berklarifikasi Sangat Rahasia adalah Rahasia Negara yang sangat Peka terhadap bahaya kebocoran yang dapat mengancam keselamatan Negara.
Pasal 10
Rahasia Negara yang berklarifikasi Rahasia adalah Rahasai Negara yang peka terhadap bahaya kebocoran yang mengganggu keselamatan negara.
BAB III
LEWAT WAKTU, KEWENANGAN, DAN PENGAMANAN RAHASIA NEGARA
Bagian Pertama
Lewat Waktu Rahasia Negara
Pasal 11
Lewat waktu Rahasia Negara ditentukan atas kepentingan Negara:
a. Bahan keterangan yang berbentuk dan berwujud benda sebagaimana yang tercantum dalam peraturan kearsiapan, penetapan lewat waktunya sesuai dengan Undang-undang kearsipan;
b. Bahan keterangan yang berupa benda di luar yang tersebut butir a, masa berlakunya ditentukan oleh pejabat yang berwenang;
c. Rahasia Negara yang belum habis lewat waktunya tetapi sudah diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat dinyatakan bukan sebagai Rahasia Negara oleh Pejabat yang berwenang.
Bagian Kedua
Kewenangan Menetapkan Rahasia Negara
Pasal 12
(1) Kewenangan untuk menentukan bahan keterangan menjadi Rahasia Negara berada pada Pimpinan Lembaga-lembaga Negara. Pimpinan Lembaga Pemerintah bagi Departemen maupun Non-Departemen, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Pimpinan Badan-badan lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, rincian kewenangannya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Rahasia Negara.
(2) Semua pimpinan lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan kepada eselon dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang disebut lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.
Pasal 13
Kriteria penetapan Rahasia Negara adalah bahan keterangan dan benda-benda tertentu yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak akan menimbulkan ancaman atau gangguan terhadap:
a. Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
b. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Kesinambungan pembangunan nasional; dan
d. Keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 14
(1) Tata cara penetapan Rahasia Negara dilakukan secara tertulis.
(2) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Pengamanan Rahasia Negara
Pasal 15
(1) Semua warga negara Indonesia wajib menjaga Rahasia Negara.
(2) Pengamanan Rahasia Negara dilaksanakan oleh aparat negara yang berkepentingan langsung dengan Rahasia Negara.
Pasal 16
(1) Pengamanan Rahasia Negara dilaksanakan dengan mempergunakan sistem pengamanan dengan sarana fisik, elektronik, dan sandi serta TEMPAST
(2) Tata cara pengamanan Rahasia Negara dilakukan pada saat pengiriman, penerimaan, pemeliharaan dan pemusnahan.
(3) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 17
(1) Semua Rahasia Negara yang dikomunikasikan sarana pengamanannya dilakukan dengan menggunakan sandi.
(2) Sarana pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV
KETENTUAN PIDANA DAN ACARA PIDANA
Bagian Pertama
Ketentuan Pidana
Pasal 18
(1) Barang siapa kerena kewajibannya tidak melaksanakan pengamanan Rahasia Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 12, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun.
(2) Hukuman pidana penjara dapat ditambah sepertiga barang siapa karena kewajibannya melaksanakan pengamanan Rahasia Negara dengan sengaja mengumumkan atau menyerahkan kepada pihak yang tidak berhak
Pasal 19
Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita, atau keterangan-keterangan Rahasia Negara yang diketahui bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberikannya kepada negara asing, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Pasal 20
Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada pihak yang tidak berhak mengetahui Rahasia Negara berupa surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda dan yang bersangkutan dengan Pertahanan Kemanan Negara Republik Indonesia, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama enam tahun.
Pasal 21
Barang siapa melakukan tindak pidana kegiatan mata-mata yaitu kegiatan melawan hukum untuk memiliki, menguasai, meneruskannya atau memberikannya langsung maupun tidak langsung kepada negara atau organisasi asing ataupun kepada organisasi yang melawan pemerintah sesuatu Rahasia Negara dalam bidang keamanan, pertahanan, politik, ekonomi, dan diplomasi diancam dengan hukuman pidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun
Pasal 22
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengubah jaringan telekomunikasi yang merupakan Rahasia Negara diancam dengan hukuman pidana penjara lama sepuluh tahun.
Bagian Kedua
Ketentuan Acara Pidana
Pasal 23
(1) Tindakan penegakan hukuman dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(2) Sidang pengadilan pidana untuk memeriksa dan mengadili perkara kejahatan tentang Rahasia Negara dilaksanakan dengan cara tertutup.
(3) Dalam hal kejahatan Rahasia Negara yang sistem pengamanannya menggunakan sandi, penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negara Sipil fungsional sandi.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 24
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berhubungan dengan Undang-undang ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan Undang-undang ini.
Pasal 25
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …
Read more...
